JawaPos.com–Biaya parkir di tepi jalan di Surabaya belum merata sama. Misalnya, di depan Siloam Hospital dengan samping Mandiri University Surabaya Campus.

Di depan Siloam Hospital Surabaya petugas memarkirkan motor di depan plang aturan Dinas Perhubungan Surabaya. Tarif sekali parkir Rp 3.000. Padahal, di plang aturan parkir tertulis Rp 2.000 untuk motor.

Tarif itu berbeda ketika pemilik kendaraan melakukan parkir inap. Sekali menginap untuk motor Rp 10.000. Sementara itu, untuk parkir motor di sebelah Mandiri University Surabaya Campus sekali parkir motor diminta bayar Rp 5.000.

”Kalau di sini di sebelah Mandiri University tidak bisa menginap,” kata juru parkir yang mengenakan rompi parkir Dinas Perhubungan Surabaya itu.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menerapkan kebijakan pembayaran non tunai dia seluruh titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Pembayaran non tunai melalui QRIS ataupun voucher tersebut, diterapkan secara bertahap di 1.370 titik parkir TJU se-Kota Surabaya.

Namun kebijakan tersebut, mendapat penolakan dari Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) di Jalan Tunjungan. Alasannya, paguyuban merasa kurang dengan bagi hasil parkir 60 dan 40 persen. Dari pendapatan 40 persen itu, 35 persen untuk juru parkir (jukir) dan 5 persen untuk kepala pelataran (katar).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai, PJS belum mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan parkir non tunai. Padahal, tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan jukir secara jelas dan transparan.

”Karena saya melakukan parkir dengan QRIS atau parkir berlangganan untuk menaikkan pendapatan mereka (jukir) secara jelas. Jadi kalau (misalnya) dia (jukir dapat) 40 persen di wilayah itu, misalnya pendapatan Rp 1 juta, maka dia bisa membawa pulang Rp 400.000 per hari,” kata Eri Cahyadi, Rabu (10/1).